Bidiksumatera.Online |Simeulue
Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue seharusnya menjadi momen sakral yang dinantikan masyarakat. Sebagai titik awal kepemimpinan baru, pelantikan tersebut bukan hanya seremoni formal, tetapi juga simbol harapan akan perubahan. Sabtu, (8 Maret 2025.)
Namun, di balik kemegahan acara, ada satu hal yang justru menimbulkan tanda tanya besar: ketidakhadiran awak media lokal dalam peliputan.
Dalam era keterbukaan informasi, peran media sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat tidak bisa diabaikan. Masyarakat yang tidak bisa hadir langsung di lokasi pelantikan mengandalkan berita dari media, baik online maupun elektronik, untuk mengetahui bagaimana proses sakral tersebut berlangsung.
Sayangnya, Pemerintah Kabupaten Simeulue, terutama pihak terkait seperti Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominsa), Sekretariat DPRK, serta panitia pelantikan, tampaknya menganggap hal itu tidak penting.
Ketidakhadiran media bukanlah kebetulan, melainkan akibat dari absennya undangan resmi kepada mereka. Padahal, dalam setiap momen penting, keterlibatan jurnalis lokal menjadi krusial untuk menyampaikan realitas yang terjadi di lapangan. Ironisnya, alasan klasik “tidak ada dana publikasi” kembali digaungkan oleh pemerintah daerah.
Sebagai daerah kepulauan yang relatif terisolasi, Simeulue seharusnya membutuhkan media sebagai jembatan informasi dengan dunia luar. Namun, selama ini, hanya segelintir media tertentu yang selalu dilibatkan dalam berbagai kegiatan pemerintahan,
Sementara yang lain diabaikan. Alasan keterbatasan anggaran pun terkesan tidak lebih dari dalih yang digunakan oleh oknum instansi terkait untuk membatasi akses informasi.
Pelantikan itu sejatinya bukan hanya menandai dimulainya era Baru bagi kepemimpinan Simeulue, tetapi juga menghadirkan pertanyaan besar tentang keterbukaan pemerintah daerah dalam berkomunikasi dengan publik kedepan.
Contohnya saja sebesar momen pelantikan Bupati dan Wakil Bupati yang dihadiri tokoh penting seperti Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, serta tamu istimewa lainnya dari provinsi dan perwakilan pusat, seharusnya transparansi informasi menjadi prioritas.
“Sepertinya, awal pemerintah baru sudah menunjukkan sikap tertutup terhadap media, akankah ini menjadi tanda bahwa era baru yang dinantikan justru dimulai dalam “kegelapan”?. Sebut Agamsyah Pengurus Sekretariat Wartawan Simeulue ALIS ANIZAR Ketua Sekber Simeulue
Kontributor :RED/DE